Pengamat: Gubsu Diharapkan Tangani 800 Pelajar Putus Sekolah

Hubungi

Home | Artikel

Pengamat: Gubsu Diharapkan Tangani 800 Pelajar Putus Sekolah

Diposting pada tanggal 5 Oktober 2021

MEDAN, Waspada.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) diharapkan menangani secara serius 800 orang pelajar di Sumatera Utara (Sumut) yang berhenti mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Pasalnya, dikhawatirkan persoalan ini akan menjadi fenomena gunung es. Dimana yang muncul kepermukaan hanya 800 pelajar. Padahal dibawah, dimungkinkan berjumlah ribuan orang yang tidak melanjutkan pendidikan karena persoalan ekonomi.

Pengamat Pendidikan Sumut, Rizal Hasibuan mengatakan, Pemerintah daerah, baik Gubernur, Walikota dan Bupati harus turun tangan menyelamatkan generasi bangsa.

“Kita khawatirkan, kalau tidak dilakukan pembinaan pertolongan kepada mereka maka akan menghasilkan lost generation,” kata Rizal kepada Waspada Online, Jumat (2/10).

Sebab menurutnya, pendidikan adalah satu satunya cara, untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat. Dengan demikian, ketika mereka gagal, maka tarap hidupnya juga akan suram.

“Artinya ada 800 orang anak didik kita yang akan putus sekolah. Kita berharap Gubernur penanggung jawab teritorial pendidikan tingkat SMK, SMA, dan Bupati, Walikota yang ditingkat dasar dan menengah untuk segera mengambil kebijakan untuk menyelamatkan,” ujarnya.

Untuk itu, Rizal mendorong Pemerintah agar secepatnya melakukan pemetaan dengan mengambil data-data pelajar tersebut ke seluruh sekolah yang ada di Sumut. Dengan begitu, selanjutnya Dinas Pendidikan dengan mudah melakukan upaya-upaya personal.

“Karena sekolah sekolah sudah pasti tau berapa siswanya. Berapa yang kembali sekolah dan berapa yang tidak kembali.

Kalau ada masalah dana diselesaikan masalah itu dalam bentuk bantuan Covid-19 atau fasilitas. Atau hal yang lain misalnya,” ungkapnya.

Selain itu, Rizal juga menyarankan pemerintah tidak terlalu mudah melegitimasi pelajar yang telah menikah usia dini, dengan dalih memberikan paket A, B, dan C. Karena menurutnya, mereka yang sudah menikah tidak membatasi hak mereka untuk mendapatkan yang sama dengan orang seusianya.

“Harusnya ada proses pembelajaran, karena itu sangat penting. Ini tanggung jawab dari pemerintah daerah. Dan harus didukung semua instansi pemerintah dan termasuk masyarakat untuk mendukung kebijakan ini,” sebutnya.

“Covid kan membawa dampak yang begitu banyak, perekonomian pendidikan termasuk sosial, kegamaan, dan yang lainnya. Jadi itu harus diantisipasi. Pemerintah kita yang menjadi penanggungjawab pada masa ini harus mengambil peran jangan hanya terlena saja dan terbuai dengan kondisi sekarang ini,” pungkasnya.(wol/man/d2)

Versi cetak
# pendidikan, # sumatera utara, #rizal hasibuan