Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Hubungi

Home | Artikel

Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Diposting pada tanggal 9 Desember 2021

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan empat strategi penguatan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pembangunan integritas ekosistem pendidikan di sekolah dan madrasah.

Adapun hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi 2021.

"Ada beberapa strategi yang saya usulkan dalam menanamkan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam pendidikan sekolah dan madrasah," kata Yaqut dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (8/12/2021).

Strategi pertama adalah melalui insersi atau penyisipan nilai-nilai mukia seperti kejujuran pada para peserta didik.

Menurut dia, hal itu bisa dimulai dengan memberikan dorongan kepada peserta didik agar senantiasa jujur ketika mengerjakan ulangan, sportif terhadap kawan-kompetitornya. "

Berdisiplin dalam masuk kelas maupun mengerjakan tugas, dan lain sebagainya," ujarnya.

Strategi selanjutnya adalah integrasi dalam mata pelajaran dengan substansi pendidikan moral, salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan.

Begitu pula dengan dan pendidikan agama yang juga menjadi mata pelajaran relevan untuk menyampaikan pendidikan nilai.

"Tentunya kita sangat berterima kasih kepada para guru, khususnya guru agama yang intens menanamkan pentingnya nilai-nilai mulia tersebut meski tanpa instruksi untuk menanamkan pendidikan antikorupsi," ujarnya.

Berikutnya, bisa juga melalui penggunaan strategi atau metode pembelajaran yang tepat.

Menurut Yaqut, penggunaan metode pembelajaran yang tepat dapat menumbuhkan sikap positif pada peserta didik, seperti sportif, tanggungjawab, disiplin dan berkomitmen.

"Maka penting bagi para pendidik untuk menguasai teori dan praktik pembelajaran atau pedagogik," ucapnya.

Strategi terakhir yakni melalui pendidikan dan pelatihan secara mandiri yang lumrah diselenggarakan oleh setiap Kementerian/Lembaga melalui lembaga diklat.

"Saya berpandangan, jika KPK memiliki alokasi dana yang cukup untuk kegiatan jenis keempat di atas, sebaiknya direlokasi dengan membangun kemitraan dengan kementerian penyelenggara pendidikan dan memantau atau memastikan bahwa substansi nilai-nilai antikorupsi sudah ditanamkan melalui kurikulum yang ada tanpa menambahkan pokok bahasan baru," ucap dia.

Versi cetak
#pendidikan